Ekonom: Harta Ferdy Sambo Masih Misteri, Padahal Kekayaannya Tak Masuk Akal

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Sidang Lanjutan Kasus Pembunuhan Brigadir J — Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo memberikan isyarat saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan kesaksian tiga orang saksi yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, tak ingin penindakan kasus korupsi saat ini hanya berpusat di lingkungan Kementerian Keuangan saja. Padahal, pejabat di instansi lain semisal Polri, contohnya Ferdy Sambo yang terkena vonis hukuman mati juga tak masuk akal.

Piter tak ingin gebrakan program pemberantasan korupsi hanya jadi angin lalu saja. Dia pun tak ingin kasus-kasus seperti itu dilazimi begitu saja oleh masyarakat.

Komjen Ahmad Dofiri, Dulu Pecat Ferdy Sambo Kini Jadi Wakapolri

"Budaya koruptif, menimbun kekayaan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kita sudah paham itu selama ini, tetapi menutup mata. Kita mudah kaget, dan mudah lupa," ujar Piter kepada Liputan6.com, Kamis (9/3/2023).

Sebagai contoh, ia menyebut eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo yang kasusnya terlalu berpusat terhadap aksi pembunuhan. Padahal, asal usul kekayaannya pun dipertanyakan.

"Kasus petinggi Polri yang baru lalu sebenarnya sudah menunjukkan fenomena kekayaan yang tidak masuk akal. Tetapi masyarakat tidak melihat fenomena itu karena tertutup kasus pembunuhannya," sebut dia.

"Yang terakhir (Rafael Alun Trisambodo dan anaknya), masyarakat justru seperti mengabaikan kasus penganiayaan, justru lebih fokus kepada fenomena pamer kekayaan, yang kemudian mengundang kecurigaan asal usul kekayaan. Padahal, kedua kasus memiliki nuansa yang sama, kekayaan yang patut dipertanyakan," bebernya.

Belum Laporkan Harta Kekayaan

Sebagai catatan, Ferdy Sambo sejauh ini belum melaporkan harta kekayaannya di situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan, LHKPN Ferdy Sambo 2021 belum lengkap. Selain tahun itu, LHKPN Ferdy Sambo juga tidak tercantum di situs KPK.

Oleh karenanya, Piter meminta kesungguhan program pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat tentatif. Sebab, ia mencium adanya pejabat negara di instansi lain yang harta kekayaannya tidak jelas, termasuk TNI/Polri.

"Investigasi ini tidak hanya sekarang, tidak hanya di Kemenkeu, tetapi juga semua pejabat negara, termasuk Polri dan TNI. Mereka memiliki kekayaan yang patut dipertanyakan, tidak hanya ASN di Kemenkeu," ungkapnya.

Mengomentari kasus pamer kekayaan yang tengah ramai disorot, Presiden Jokowi meminta para Menteri serta kepala lembaga untuk mengawasi bawahan-bawahan mereka.

2 dari 3 halaman

Singgung Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa

Jokowi Singgung Kasus Rafael Alun Trisambodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara, terkait eks pejabat pajak Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang dianggapnya bergaya hidup hedonis. Menurut Jokowi, apa yang menjadi polemik publik terhadap keduanya adalah buah kekecewaan atas pelayanan buruk sebagai aparatur sipil negara.

“Ya menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi saat pidato pembuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi lalu menyinggung soal tugas yang mendetil dari seorang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan dan di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita terhadap pemerintah,” sesal presiden.

3 dari 3 halaman

Wanti-wanti

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2023). (Foto: Sekretariat Presiden)

okowi kemudian mewanti, apa yang terjadi di instansi pajak dan bea cukai juga dapat berdampak pada kementerian atau lembaga lain bila para pegawainya tidak segera ditertibkan dan disiplinkan, khususnya aparat penegak hukum.

“Hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ini ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya ada birokrasi lainnya,” Jokowi menandasi.

Ferdy Sambo
Pejabat
Ferdy Sambo adalah polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal atau Irjen.
Lihat Selengkapnya
Ferdy Sambo
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Harta
Harta Kekayaan
kekayaan